DPRD Jateng akan Panggil Dinas Kehutanan dan Perhutani soal Banjir Pati

1 min read

Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Kartina Sukawati saat kegiatan Sosialisasi Pilar Kebangsaan di Kabupaten Pati, Sabtu (10/12/2022)
Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Kartina Sukawati saat kegiatan Sosialisasi Pilar Kebangsaan di Kabupaten Pati, Sabtu (10/12/2022)

lensaPati.com, PATI – Anggota DPRD Jawa Tengah, Kartina Sukawati turut merasa prihatin atas musibah banjir bandang pada akhir November yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Pati. Pihaknya menyebut di Pati ada sejumlah wilayah yang menjadi langganan banjir, begitu juga sebaliknya baru kali pertama terjadi.

Berdasarkan keterangan masyarakat, Ina begitu sapaannya mengatakan bahwa banjir di Pati disebabkan karena daerah penyangga di hulu tak berfungsi yakni hutan di kawasan Kendeng dalam kondisi gundul.

“Kawasan hutan di sela-sela tanaman jati boleh ditanami tanaman produktif seperti jagung. Tapi dalam pelaksanaannya kita lihat jatinya gak ada, hanya jagung. Bagaimana itu bisa nyerap air, jelas gak bisa,” katanya, Sabtu (10/12/2022).

Dirinya menegaskan akan memanggil pihak terkait yaitu Dinas Kehutanan bagaimana kebijakan terkait konservasi hutan khususnya di Kabupaten Pati. Sebab, kejadian alam ini ketika tak direspon nantinya akan terulang kembali.

Menurutnya, konservasi kehutanan harus betul-betul dijaga. Termasuk bagaimana merumuskan pemetaan bencana. Sehingga dengan memanggil pihak-pihak terkait tersebut, nantinya diharapkan ada solusi untuk mengatasi persoalan banjir.

“Kita juga panggil Perhutani, minta bantuan Komisi B, minta kejelasan kebijakan kehutanan sosial, kita lihat pemetaan wilayah. Ini maksudnya bagaimana. Kita nyari solusinya bagaimana, akan terus banjir bandang yang bahaya,” jelasnya.

Kondisi hutan gundul tersebut, ketika terjadi hujan banjir langsung turun. Tidak hanya air, tetapi banjir tersebut membawa material lumpur dan sampah.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan banjir juga berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan. Akan tetapi, anggaran pemeliharaan infrastruktur ini dikatakannya untuk saat ini mentok dialihkan penanganan Covid-19.

“Warga protes jalan rusak, kita kan gak prediksi karena anggaran untuk Covid-19. Sehingga dianggarkan di 2024, itu pun di kabupaten juga sama. Karena di 2023 sudah digedok, maka nanti di 2024 baik provinsi maupun kabupaten getol untuk membangun jalan,” pungkasnya.

Artikel Terkini Berjudul DPRD Jateng akan Panggil Dinas Kehutanan dan Perhutani soal Banjir PatiSebelumnya Sudah Tayang di samin-news(*)com