Diskominfo Pati Dukung Forum Satu Data Indonesia

Diskominfo Pati Dukung Forum Satu Data Indonesia

PATI, PATINEWS.COM

Untuk memperoleh data yang akurat, valid dan real time memang sudah menjadi keharusan bagi negara yang ingin maju. Satu Data Indonesia diharapkan bisa menjadi jawaban agar ada persamaan data sehingga walaupun mengurusi data itu njelimet tapi kita harus berkomitmen untuk bisa mewujudkannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kab Pati, Indriyanto pada Kamis, 12 Agustus 2021.

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan holistik.

Untuk itu Diskominfo Pati berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Bappeda Pati untuk menyamakan persepsi dan perlu adanya sinkronisasi dengan sesama OPD terkait.

Hadir dalam rapat koordinasi, Bekti Winarno dari Bappeda dan Suparman dari BPS, beliau menjelaskan bahwa selama ini Satu Data Indonesia sudah terbentuk embrionya karena data bisa diakses melalui SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sedangkan SIPD sendiri merupakan bentukan dari Kementerian Dalam Negeri yang telah mendata informasi tentang Pembangunan dan Keuangan.

“Selain SIPD, Diskominfo sendiri selama ini juga mempunyai Gagenda (Gampang Golek Informasi dan Data) yang merupakan suatu aplikasi andalan pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Pati.” Ungkap Endah Murwaningrum, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo.

“Data itu bisa diletakkan di portal SDI, apabila data itu punya kode referensi. Kalau ada kementerian/lembaga punya kode referensi yang berbeda harus didiskusikan. Baru diperiksa oleh Walidata, kalau di pusat itu di Pusdatin, kalau di daerah itu di Diskominfo, diperiksa dan akan dibina oleh BIG, BPS, dan Kementerian Keuangan sesuai prinsip-prinsip tadi. Selanjutnya bisa diperiksa lagi oleh pembina data, baru bisa disebarluaskan, sehingga data yang keluar dari website suatu institusi ke portal SDI itu sudah jelas dan akurat. Data bisa dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan kebijakan,” urai Suparman.

(*).