Jelang Akhir Semester 1 2022, Realisasi Dana APBN yang Dikelola Satker KPPN Pati Perlu Segera Diakselerasi

Jelang Akhir Semester 1 2022, Realisasi Dana APBN yang Dikelola Satker KPPN Pati Perlu Segera Diakselerasi

PATI, LENSAPATI.COM

Realisasi penyerapan APBN yang dikelola satuan kerja sejumlah 56 satuan kerja (satker) lingkup KPPN Pati menjelang berakhirnya periode semester I tahun 2022 baru mencapai Rp 258,1  M atau sebesar 41,96 % dari total pagu sebesar Rp 614,9 M. Dibandingkan dengan target penyerapan sampai dengan bulan Juni 2022 atau semester I tahun 2022 sebesar 303,1 M atau 49,27%,  realisasi ini masih di bawah target sehingga harus segera di-akselerasi oleh seluruh satker pengelola DIPA APBN.

Realisasi anggaran tersebut terinci ke dalam empat jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, belanja Barang, belanja Modal dan Belanja Sosial.

Untuk Belanja Pegawai mencapai serapan Rp 188,0 M atau sebesar 46,69 %  dari pagu Rp 402,7 M,  Belanja Barang mencapai serapan Rp 59,7 M atau sebesar 36,26 %  dari pagu Rp 164,7 M, Belanja Modal mencapai serapan Rp 8,1 M atau sebesar 18,27 %  dari pagu Rp 44,6 M, sedangkan Belanja Sosial mencapai serapan  Rp 2,1 M atau sebesar 75,0 %  dari pagu Rp 2,8 M.

Dari keempat jenis belanja tersebut baru  Belanja Sosial yang sudah mampu melebihi target penyerapan sampai dengan semester I tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp 1,4 M atau sebesar 50% dari total pagu sebesar Rp 2,8 M. Dana ini dikelola oleh satker Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental “Margo Laras” di Pati. Penggunaan dana ini diperuntukkan untuk pemberian Tabungan bagi Yatim Piatu.

Sedangkan untuk realisasi Belanja Pegawai masih di bawah target sampai dengan semester I tahun 2022 sebesar Rp 201,3 M atau 50 % dari alokasi pagu sebesar 402,7 M. Belanja Pegawai ini dialokasikan seperti untuk pembayaran Gaji Pegawai, Tunjangan Kinerja, pembayaran uang makan maupun pembayaran atas hak-hak pegawai lainnya. Adapun realisasi Belanja Barang juga masih di bawah target sampai dengan semester I tahun 2022 sebesar Rp 82,4 M atau 50 % dari alokasi pagu sebesar Rp 164,7 M. Belanja barang dialokasikan untuk pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran, belanja langganan daya jasa, pembayaran pelaksanaan tugas fungsi satker maupun belanja perjalanan dinas. Sedangkan realisasi Belanja Modal masih jauh di bawah target penyerapan sampai dengan semester I tahun 2022 sebesar Rp 17,8 M atau 40% dari total pagu 44,6 M. Belanja Modal ini diperuntukkan untuk pembelian Peralatan dan Mesin maupun pembangunan Gedung dan Bangunan.

Melihat realisasi belanja yang masih jauh di bawah target diharapkan seluruh satker segera melakukan kegiatan atau pengadaan barang/jasa  yang telah direncanakan sesuai dengan jadwal waktunya dan segera melakukan penagihan ke KPPN Pati setelah pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan dengan mengajukan SPM atas kegiatan atau pengadaan barang/jasa dimaksud sehingga segera tercatat sebagai realisasi belanja. Khususnya adalah untuk penyerapan alokasi belanja Barang maupun Belanja Modal. Termasuk di dalamnya adalah percepatan penyampaian SPM Penggantian Uang Persediaan (SPM GUP) secara tepat waktu dan konsisten.

Pada tahun 2022 ini, dari awal tahun anggaran satker-satker lingkup KPPN Pati telah didorong untuk dapat melakukan penyerapan di awal periode sehingga bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, di samping itu juga nilai manfaat dari output kegiatan segera bisa dirasakan di awal periode anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi maupun pelayanan kepada masyarakat. Khususnya penyerapan belanja barang dan belanja modal yang pastinya banyak melibatkan masyarakat dalam proses penyediaan barang maupun jasanya. Sebagai contohnya untuk pagu belanja modal di bawah 200 juta diharapkan dapat terealisasi baik fisik maupun anggarannya pada triwulan I 2022.

Di samping itu untuk mendorong percepatan realisasi anggaran, Kementerian Keuangan telah memasukkan indikator besaran serapan/realisasi  anggaran per Triwulanan sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran oleh seluruh satker pengelola DIPA APBN disamping ada tujuh indikator lainnya. Sehingga dalam setiap Triwulan ada target-target penyerapan anggaran yang harus dicapai oleh seluruh satker. Dengan dimasukkannya indikator ini diharapkan seluruh satker dapat berlomba-lomba mempercepat realisasi anggarannya untuk mencapai target percepatan sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir periode tahun anggaran. Sesuai dengan arahan Bapak Bupati Rembang beberapa waktu yang lalu saat penyerahan DIPA, penyerapan anggaran itu “ JANGAN MBENDOL DI BELAKANG “ yang artinya penyerapan anggaran dapat dilakukan secara rutin teratur setiap periode sehingga tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran sehingga dapat mewujudkan spending better dan  value for money dari setiap pengeluaran negara.

Semoga pelaksanaan anggaran tahun 2022 semakin baik kualitasnya dari tahun anggaran sebelumnya  dalam rangka untuk mewujudkan peran APBN dalam ikut membangkitkan perekonomian masyarakat yang dalam dua tahun terakhir ini mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid 19.

(*).