Lensapati.com
Jakarta – Partai Buruh dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggalang langkah kaum buruh yang digunakan belakangan masif melakukan demonstrasi perihal penolakan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 yang dimaksud dinilai masih tak mencukupi keperluan sehari-hari.
“Kaum buruh menuntut para gubernur di dalam wilayah lapangan usaha seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kepulauan Riau, lalu area lainnya agar diadakan revisi penetapan kenaikan UMP 2024,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada konferensi pers via Zoom, Jumat, 15 Desember 2023.
Ia pun menggambarkan kenaikan UMP 2024 yang digunakan tak sesuai dengan biaya hidup di area DKI Ibukota Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) yang dimaksud mendekati nomor Mata Uang Rupiah 15 jt per bulan. “Bandingkan dengan nilai UMP 2023 ini Rupiah 4,9 juta. Hanya sepertiga dari biaya hidup, sisanya kalau buruh menombok sangat tak masuk akal,” katanya.
Kendati UMP DKI Ibukota Indonesia naik menjadi Simbol Rupiah 5,2 jt perbulan dalam tahun 2024, kata Said, tetap memperlihatkan tak sanggup memenuhi keperluan hidup berdasarkan hitungan dari BPS. Sementara, kata dia, buruh tak dapat cari pendapatan sampingan, lantaran bekerja dari pagi hingga malam.
“Makanya buruh marah lalu kemarin melakukan demonstrasi ke Kantor Gubernur Jawa Barat dan juga tak ada respon. Kemacetan Tol Cipularang itu sebab buruh marah, namun dia tak melakukan penutupan jalan,” katanya.
Sebelumnya, Said Iqbal mengancam akan melakukan mogok kerja jikalau pemerintah masih ngotot menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 di dalam bawah 15 persen. “Bila mana usulan unsur dari serikat buruh tidak ada diterima, maka kami akan melakukan mogok nasional,” kata Said, pada keterangan ditulis pada Senin, 20 November 2023.
Menurut dia, mogok nasional merupakan suatu jalan yang tersebut harus dijalankan supaya pemerintah mampu mendengarkan apa yang dimaksud diperjuangkan kaum buruh.
Presiden KSPI itu juga menyatakan aksi mogok nasional ini diorganisir oleh Serikat Buruh, tidak Partai Buruh. Tujuannya memaksa pemerintah mau mendengarkan apa yang dimaksud diperjuangkan kaum buruh.
Said menyatakan mogok nasional itu akan diadakan selama dua hari di dalam antara 30 November-13 Desember 2023. Tujuannya adalah melumpuhkan dunia usaha secara nasional, melumpuhkan pabrik, serta perusahaan agar pemerintah mau berunding.
Pilihan Editor: UMP 2024 pada 35 Provinsi Indonesia, Perbandingannya dengan UMP 2023
