lensapati.com
INFO NASIONAL – Bocor Alus Politik berkolaborasi dengan Greenpeace mengundang para kubu pasangan calon presiden kemudian calon delegasi presiden untuk mengetahui pendapat mereka terkait isu lingkungan. Para kandidat pasangan calon presiden juga duta presiden itu diminta mengutarakan visi misi lalu komitmen mengenai lingkungan hidup melalui kanal YouTube Tempo.co, beberapa waktu lalu.
Acara yang digunakan dipandu Jurnalis Tempo Hussein Abri Dongoran serta Raymundus Rikang ini menghadirkan pembicara terdiri dari Khalisah Khalid dari Koordinator Politik Working Group Greenpeace Indonesia; Irvan Pulungan juru bicara Anis-Muhaimin; Maman Abdurrahman, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dari Golkar juru bicara TKN Prabowo Gibran; serta Sonny Keraf, Menteri Lingkungan Hidup Tahun 1999-2001 sebagai juru bicara TKN Ganjar-Mahfud.
“Dalam konteks krisis iklim, kita punya tantangan yang tersebut berat terhadap dua sektor yang digunakan mempunyai kontribusi besar bagi emisi global,” kata Khalisah, yang tersebut kerap disapa Alin. Pertama, kata dia, terkait deforestasi juga alih fungsi lahan, kedua terkait energi.
Dalam catatannya, deforestasi menyumbang 40 persen terhadap emisi global, sementara sektor energi kerap menunjukkan tren peningkatan dari emisi dan juga polusi. “Kita belum mengawasi ada inovasi fundamental, kita melihatnya emisi masih tinggi.”
Kehadiran Presiden Joko Widodo pada perhelatan Forum Perubahan Iklim PBB (COP 28) pun dikritisi Greenpeace, teristimewa terkait dua pidato presiden di forum internasional itu. “Pertama pada pidato disampaikan tentang bagaimana komitmen Indonesia untuk sampai net zero emission pada tahun 2060 dan juga komitmennya dapat lebih besar awal. Kedua komitmen untuk perbaikan pada tata kelola di tempat antaranya pada sektor deforestasi dan juga alih fungsi lahan,” kata Alin.
Dia menilai, komitmen yang disampaikan presiden kontradiktif dengan kebijakan nasional. “Kebijakan nasional kita jarak jauh panggang dari api, bertentangan dengan komitmen iklim global yang disampaikan,” kata dia. Alin menggambarkan kebijakan UU Minerba, UU Omnibus Law Cipta Kerja yang tersebut pandangan Indonesia juga sejumlah organisasi lingkungan menilai dua kebijakan itu akan melanggengkan deforestasi, memperparah krisis iklim.
Sementara di tempat sektor energi, ia meninjau batu bara masih menjadi primadona. “Bahkan dalam bauran energi Indonesia, kebijakan energi kita itu bauran dari batu bara lalu sumber batu bara itu masih mendominasi.” Artinya, lanjut Alin, terdapat pertentangan antara komitmen iklim global nya dengan kebijakan di dalam di negeri.
Alin juga menyoroti tata kelola listrik. “Itu yang menjadi catatan penting.” Kemudian, lanjut dia, upaya-upaya yang coba diadakan oleh sejumlah pihak untuk memacu energi terbarukan juga mentok. “Ada PR di tempat tata kelola,” ucapnya.
Alin mengumumkan hal itulah yang mana memproduksi komitmen Indonesia terhadap iklim global dengan kebijakan di tempat pada negeri menjadi bertentangan. Alin juga menilai pidato presiden terkait upaya-upaya yang telah terjadi diadakan pemerintah menurutnya sebagian adalah solusi palsu.
“Dua hal yang dimaksud disampaikan oleh presiden pada forum pangan pada COP itu menunjukkan bahwa presiden gagal di mengawasi problem mendasar kita pada sektor pangan juga juga di area iklim. Tentu sekadar justru solusi-solusi palsu itu semakin memperparah krisis iklim.”
Menurut Greenpeace, solusi terkait energi adalah demokratisasi energi dengan menggerakkan komunitas-komunitas rakyat yang dimaksud memiliki sumber-sumber energi bersih untuk dapat difasilitasi. Tujuan dari demokratisasi energi adalah dimana warga dapat berdaulat untuk bisa jadi memenuhi sumber energinya. Dia menunjukkan solar panel sebagai contoh perkara bagaimana regulasi menjadi penghambat publik beralih ke energi terbarukan.
Maman Abdurrahman, juru bicara TKN Prabowo Gibran, menekankan bahwa komitmen negara terhadap isu lingkungan menempatkan Indonesia sebagai nomor satu dibandingkan negara lain di area dunia. Indonesia, lanjut dia, telah lama memasukkan komitmen terhadap lingkungan menjadi bagian dari hak asasi manusia dalam di Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28h.
Kedua, ia menghargai hadirnya teman-teman seperti Greenpeace dalam di negara Indonesia di konteks balancing power kemudian kontrol dalan setiap aktivitas mengurus energi, lingkungan lalu pangan.
“Ketiga, kita harus lihat dulu bahwa kalau kita bicara energi, bicara lingkungan ini nggak bisa saja belaka sekedar dilihat dari perspektif lingkungannya sekadar tapi harus mengamati bahwa energi menjadi salah satu tulang punggung pendapatan negara kita.”
Menurutnya sektor energi penyumbang beratus-ratus triliun devisa negara yang digunakan masuk pada penerimaan negara tidak pajak. “Jika membicarakan dengan adanya net zero emission batu bara bukan boleh dipakai, lalu pertanyaannya siapa yang mana mengganti salah satu sumber pemasukan energi kita,” tanya Maman. Kita, lanjut dia, harus berjalan seiringan pada transisi energi ini.
Tantangan pemerintah pada waktu ini adalah bagaimana bisa saja mengurus menjadi jembatan penengah antara kepentingan isu lingkungan hidup dengan mengamankan kepentingan pemasukan pendapatan negara dari sektor energi. Dia pun memperlihatkan tiada semua segera bergeser ke renewable energy, perlu ada adaptasi dan juga tahapan.
“PLN kita sebagian besar menggunakan energi batu bara kalau kita setop penggunaannya, siapa yang digunakan bisa jadi mengamankan pasokan listrik nasional kita. Kedua misalnya kita setop pengaplikasian batu bara, kembali lagi tadi berpengaruh untuk pendapatan negara artinya apa perlu ada sebuah kebijakan, politic will yang tersebut didorong untuk menjembatani antara kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan pendapatan negara dari sektor energi. Apa itu? injeksi teknologi,” tuturnya.
Ke depan, lanjut dia, seluruh pembangkit listrik, perusahaan kemudian produsen batu bara, harus sudah ada mulai memasukkan teknologi untuk menekan kadar karbon dalam pada batu bara itu. Sementara RUU tentang Energi Baru Terbarukan, kata dia, sedang dituntaskan di area Komisi VII DPR RI.
Kehadiran pemerintahan, kata dia, berhak melindungi siapapun untuk berinvestas. “Jadi jangan juga merta kita seakan-akan alergi terhadap pengusaha perusahaan batu bara, nggak fair juga. Di satu sisi kita membutuhkan penampilan merek tapi dalam sisi lain kita mendeskreditkan mereka, saya nggak mau masuk di perdebatan itu.”
Terpenting, kata Maman, political will yang dimaksud dilaksanakan pemerintah nanti ke depan. Bagaimana pemerintahan Prabowo serta Gibran sanggup menyokong percepatan injeksi teknologi, pemanfaatan teknologi di produksi batu bara.
Dia memohonkan untuk tak khawatir tentang isu lingkungan. Hal ini dikarenakam ketiga pasangan capres kemudian calon wapres sesungguhnya punya pemahaman yang mana sama. Saat ini tinggal bagaimana meninjau sudut pandang penyelesaian masalah. Indonesia, katanya miliki kompleksitas yang mana banyak, maka diperlukan titik kompromi di penyelesaian sebuah masalah.
“Contoh kalau loe tanya tentang hari ini, itu negara-negara Barat nggak ada yang komit tentang climate change. Gue nggak terima orang Indonesia kok dijadikan sebagai bamper ataupun tukang cuci piring dari penyelesaian isu global,” kata dia.
Berapa kali ganti gubernur, lanjut Maman, tidaklah ada yang dimaksud bisa saja mengurai hambatan kemacetan serta kesemerawutan Daerah Perkotaan Jakarta. Tidak ada solusi permanen. “Artinya apa solusi yang tersebut permanen adalah pemindahan ibukota negara? Beban ibukota kita telah cukup berat menampung semua problematika pada Indonesia yang dimaksud terkumpul ibukota negara kita, DKI Jakarta.”
Kedua, lanjut dia, tak sekedar pemindahan ibukota, Kalimantan Timur beserta dengan provinsi-provinsi penyangganya akan semakin berprogres lalu maju. “Ketiga kita mau ada semangat bahwa proses pemindahan ibukota masih harus memperhatikan lingkungan. Isu lingkungan ini komitmen dengan kita semua. Tetapi apakah ada pendistribusian keadilan di dalam negara kita, ini yang harus kita jawab juga bukanlah hanya saja sekedar hambatan isu lingkungan. Bagaimana tindakan political will kita semua untuk mengupayakan ke arah sana.”
Menurutnya, jangan sampai ambil ucapan pada Jakarta, kata-kata banyak, lalu mengabaikan prinsip keadilan rakyat yang mana ada di tempat Kalimantan. “Kita berkepentingan agar melalui IKN kita dapat mendapatkan kemanfaatan perkembangan kemajuan pengerjaan tanpa menyampingkan aspek-aspek kajian.”
Sonny Keraf, juru bicara TKN Ganjar-Mahfud menanggapi bahwa persoalan lingkungan hidup merupakan kepentingan bangsa juga umat manusia, tidak urusan masa depan. “Lingkungan hidup urusan hari ini tidak urusan masa depan, itu menyangkut keselamatan kita sebagai manusia.” Dia menambahkan, “Saya harus mengakui Jokowi hebat memaparkan komitmen kita di area tingkat global, tentang negosiasi inovasi iklim.”
Menurutnya, yang tersebut menjadi permasalahan adalah Indonesia tidaklah serius mengerjakan pekerjaan rumah. “Transisi energi kita itu bagaikan tarian Poco-poco. Selangkah forward selangkah mundur, kita punya komitmen yang digunakan bagus tapi pekerjaan di rumah bukan kritis kita kerjakan.”
Indonesia tidak ada kemungkinan besar pada semalam menghentikan semua PLTU Batubara. Tapi menurutnya berbagai penanam modal yang digunakan sudah ada siap untuk energi terbarukan. “Harus dibuka dong. Kita harus mencari terobosan-terobosan, bahwa krisis mengenai iklim ini serius juga kami penting tentang itu.”
Dalam Pilpres, katanya, tak semata-mata gagasan acara visi misi, namun yang digunakan paling penting juga konstelasi integritas untuk penting melaksanakan semua janji itu. “Karena itu kita harus share integritas dari pemimpin itu harus kita uji betul merekan mau melaksanakan.”
Kubu Ganjar-Mahfud, kata Sonny, juga berjanji akan menghentikan deforestasi. Mereka akan menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Penting (KLHS). Alam, lanjut dia, tiada boleh dikasih izin lebih banyak dari daya menyokong lalu daya tampung. Bagaimana tindakan ada KLHS.
“Bukan berarti kita tak mau membagun perhutanan. Bukan kita tidaklah mau memberi izin pertambangan, kita butuh kok. Tetapi dengan KLHS, kita sanggup mengontrol itu sehingga pengerjaan mampu jalan terus tetapi di kendali lingkungan hidup,” tuturnya.
Sebagai Ketua Panja UU Mineral Batu Bara. Sonny mengungkapkan perlunya memiliki Cadangan mineral serta batu bara. Menurutnya hal itu perlu belajar dari minyak bumi yang mana sebelumnya net eksportir menjadi net importir.
“Saya khawatir suatu pada waktu kita akan juga sejenis dengan batu bara. Padahal ke depan batu bara dengan kemajuan teknologi riset kemudian pengembangan akan sanggup menghasilkan kembali produk-produk yang digunakan sangat jauh lebih lanjut punya nilai tambah dibandingkan kemudian kita eksploitasi habis-habisan sekarang,” ujar dia. Menurutnya, komitmen mengenai kemajuan economy sustainability, ecological sustainability, itu harus seiring sejalan. Mereka pun akan melakukan terobosan-terobosan di hal transisi energi.
Terkait pemindahan ibu kota, Sonny setuju bahwa ibukota negara harus dipindahkan. “Prinsipnya tak mungkin saja kita pertahankan ibukota Ibukota Indonesia dari sisi lingkungan. Kita pindahkan episentrum penyelenggaraan untuk pembagian merata ke luar Jawa, dimana akan dibangun ibukota yang ramah lingkungan.
Irvan Pulungan, juru bicara Anis-Muhaimin mengatakan, di hal tata kelola lingkungan tak semata-mata KLHS namun juga ada Rencana Perlindungan juga Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional. “Jadi kita perlu melakukan semacam audit lingkungan terhadap izin-izin juga project nasional yang mana sudah ada dikeluarkan, kemudian itu harus diadakan dengan dingin harus dengan berbasiskan ilmu lalu berbasiskan fakta.” Hal itu kata beliau untuk mengatasi untuk tata kelola yang dimaksud lebih besar baik.
Terkait para pengusaha, beliau mengingatkan bahwa entrepreneur juga bagian dari rakyat Indonesia. Satu isu yang dimaksud selalu menjadi hambatan juga tidaklah pernah diselesaikan dalam tingkat global di pada negosiasi pembaharuan iklim adalah menempatkan para pelaku bisnis lalu bidang usaha sektor di tempat meja yang digunakan sama.
“Yang harus dilaksanakan adalah bagaimana menempatkan seluruh stakeholder di meja yang sama, mendiskusikan apakah kemudian bisnisnya itu dapat menjadi lebih banyak hijau.” Menurutnya, perlu ada kepemimpinan nasional yang dimaksud dapat berkolaborasi di tempat semua sektor untuk memperbaikinya.
Dalam konteks demokratisasi energi, Irvan setuju dengan Greenpeace. “Intinya mendemokratisasi itu kan ada beberapa cara yang tersebut telah baku. Akses informasi, partisipasi, kemudian keadilan perlu diberikan.
Dalam perumusan undang-undang EBTKE itu perlu dimasukkan konteks tersebut.”
Perbaikan tata kelola, memberikan akses keadilan bagi rakyat untuk bisa jadi terlibat serta mendapatkan informasi yang dimaksud lebih, juga memulai pembangunan struktur finansial yang dimaksud alternatif menjadi sarannya untuk dilaksanakan ke depan nanti.
Terkait Ibu Daerah Perkotaan Negara (IKN), Irvan menyarankan untuk dilaksanakan audit lingkungan dan menemukan apakah pemindahan itu environmenttaly sound atau tidak, “baru kita melanjutkan apa tidak,” ujar dia.
Visi misi AMIN, kata dia, upaya untuk mengembangkan 14 Pusat Kota Baru di dalam seluruh Indonesia. “Tentunya itu lahir dari kajian kelompok substantif yang digunakan menyatakan pengembangan perkembangan 14 Perkotaan Baru pada konteks persebaran kegiatan ekonomi yang digunakan lebih banyak merata itu berjauhan lebih besar efisien pendanaannya daripada mendirikan IKN.”
Menurutnya, hal ini tidak permasalahan isu elektoral atau tidak. Namun apakah Ibukota masih mampu diselamatkan lalu itu dibuktikan dengan riset yang diadakan kemudian kegiatan-kegiatan yang digunakan diadakan selama 2017 sampai 2022. “Kedua tiada ada urusan elektoral, urusannya adalah mengembangkan titik-titik baru perekonomian yang dimaksud dapat dapat mengembangkan tidak ada cuma di tempat satu wilayah tapi pada seluruh wilayah Republik Indonesia.” (*)
